Latest News

.

.
KNPB PUSAT
KNPB TIMIKA

TIMIKA

PAPUA

MELENESIA

PASIFIK

Recent Posts

Jumat, 19 Mei 2017

KEPOLISIAN RESOR MIMIKA MEMINTA KLARIFIKASI KEGIATAN 1 MEI KEPADA KNPB TIMIKA DAN KNPB SIKAPI SURAT KLARIFIKASI POLISI



KEPOLISIAN RESOR MIMIKA MEMINTA KLARIFIKASI KEGIATAN 1 MEI KEPADA KNPB TIMIKA DAN KNPB SIKAPI SURAT KLARIFIKASI POLISI.
Bangsa Papua saat Kegiatan Tanggal 1 Mei 2017
 
KNPB Timika News_Terkait Dengan Ibadah dan Aksi Damai tanggal 1 Mei 2017 yang di selenggarahkan Oleh Rakyat Bangsa Papua yang di mediasi oleh Komite Nasional Papua Barat KNPB wilayah Timika Dibawah Lembaga Bangsa papua Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM) sebagai penanggung jawab politik. inti Kegiatan Tersebut adalah menghenigkan kembali dan memprotes kepada Pemerintah Indonesia atas awal mulainya Pemusnahan Ras dan Etnis bangsa papua diatas tanah papua sejak dari Tanggal 1 Mei 1963.

Setiap tanggal 1 Mei Rakyat Bangsa Papua dari sorong sampai Merauke bahkan sampai Internasional selalu melakukan kegiatan dalam bentuk doa maupun Aksi damai begitu pula dengan Pemerintah Indonesia selalu merayakan 1 mei sebagai hari keberhasilan tetapi bagi bangsa papua awal pemusnahan ras dan etnis.
Hal ini terjadi karena bangsa papua menyadari dan mengetahui  bahwa Pemerintah Indonesia mulai melakukan Pembunuhan,Pemusnahan etnis dan ras  diatas tanah papua mulai dari Tanggal 1 Mey 1963. 

Kegiatan pada tanggal 1 mei 2017 telah berlalu sejak 2 Minggu Lalu Lamanya namun tetapi pada tanggal 19 Mei 2017 Kepolisian Resor Mimika kembali mengirim dan memberikan surat Klarifikasi kepada Badan Pengurus KNPB Wilayah Timika terlebih khusus kepada selaku Pimpinan Komite Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Timika Tn. STEVEN ITLAY  untuk  diminta  Klarifikasi terkait dengan kegiatan ibadah Tanggal 1 Mei 2017 yang sudah berlalu 2 minggu lalu.

Berikut Surat Klarifikasi dari Kepolisian Resor Mimika.


Dengan adanya surat Klarifikasi dari kepolisian resor Mimika, Maka Pengurus KNPB dan Lembaga Bangsa Papua PRDM siap melakukan Klarifikasi pada :
Hari                : Sabtu
Tanggal           : 20 Mei 2017
Jam                 : 10 : 00 wpb S/d Selesai
Tempat           : Ruangan Kasat Reskrim Polres Mimika Kantor Pelayanan Polres Mimika.

Sesuai dengan adanya Nomor surat : B/301/V/2017/Reskrim lampiran : - Perihal : Klarifikasi Kegiatan ibadah dan Aksi damai Tanggal I mey 2017 dari kepolisian resor mimika kepada Komite Nasional papua barat KNPB Wilayah Timika maka KNPB sebagai media Nasional Bangsa Papua bersama lembaga bangsa papua PRD sebagai lembaga penanggung jawab politik bangsa papua  menyikapi atas surat Klarifikasi dari Kepolisian Resor Mimika sebagai beikut.

  1.      Sesuai dengan Dasar hukum Kebebasan Mengeluarkan pendapat dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU No.9 Tahun 1998.
  1.      UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras Sangat Jelas.
  1.      Sebelum Melakukan Kegiatan 1 mey sebagai Hari Aneksasi maka KNPB telah memberikan Surat Pemberitahuan Kepada Kepolisian Resor Mimika dengan Nomor surat Pemberitahuan : 003.02/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/V2017.
  1.     Bentuk Kegiatan pada tanggal 1 Mei adalah bukan turun jalan namun kegiatan ditempat dan tidak Mengganggu Ketertiban Umum atau apapun tetapi kegiatan berjalan aman dan terkendali sampai pada berakhir.
  1.     Setiap Tanggal 1 Mey Rakyat Bangsa Papua dari sorong sampai samarai sudah terbiasa melakukan Kegiatan Bentuk Ibadah Maupun Aksi turun jalan untuk nyatakan sikap mereka sebagai Korban Pemusnahan Ras dan Etnis dan hal itu sudah terkenal di Indonesia bukan hal baru yang dilakukan Oleh Komite Nasional Papua Barat KNPB maka untuk kedepan bangsa papua Tetap Akan Melakukan Ibadah atau Doa Di tempat. Sebab Tanggal 1 Mey adalah Awal Malapetaka Bagi Bangsa Papua.
Demikian Informasih untuk di ketahui oleh semua Pihak Hasil Klarifikasi akan menyusul setelah Bertemu dengan pihak yang mengundang pengurus KNPB yakni POLRI MIMIKA.
Mohon Advokasi dan Pantauan Dari Semua Pihak Sebab Ini sebuah scenario yang sedang bangun Oleh Kepolisian Resor Mimika.
Salam Pembebasan.

By .Pengurus KNPB Timika.


Senin, 01 Mei 2017

Video Ribuan Rakyat Papua Di Timika Menolak Aneksasi 1 Mei 1963


LAPORAN RESMI DARI KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB) WILAYAH TIMIKA TERKAIT PENOLAKAN DENGAN TEGAS HARI ANEKSASI 1 MEI 1963.

LAPORAN RESMI DARI KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB) WILAYAH TIMIKA TERKAIT PENOLAKAN DENGAN TEGAS HARI ANEKSASI 1 MEI 1963.
========================================================
Knpb Timika News_____Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika dan Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM) bersama semua Elemen dan Komponen Rakyat Bangsa Papua yang ada di kota Timika melakukan kegiatan penolakan Hari ANEKSASI ILEGAL yang pernah mengorbankan HAK Hidup Orang Papua di atas Tana kami sendiri pada 1 Mei 1963 demi kepentingan Hawa Nafsu (Ekonomi Freeport).
Amerika,Indonesia dan PBB sendiri kegiatan tersebut di laksanakan di Kontor OPM (KNPB-PRD) Timika Jln Freeport Lama Bendungan, Senin 1 Mei 2017.
Kegiatan tersebut, diarahkan Oleh Koordinator Lapangan yaitu Tn. YANTO AWERKION, dan Ibadah singkat yang di Pimpin Oleh Bpk. Gembala BENNY KAYAME yang diambil dalam Kitab Injil Matius 7:6 (KNPB adalah Mutiara yang Hidup).
Lanjut dengan Doa Lintas Bangsa Anak Negeri West Papua yang di pimpin langsung Oleh Pdt. DESERIUS ADII S.Th dengan beberapa pokok Doa Yakni yang Pertama Rakyat Papua menolak dengan tegas Hari Aneksasi 1 Mei 1963 adalah ILEGAL, Kedua berdoa Agar Pimpinan ULMWP yang sedang Berjuang di Luar Negeri dan yang Ketikga Berdoa agar TUHAN dapat membutakan Mata dan para Upaya-upaya keras yang sedang di lakukan oleh BIN,BAIS,Kopasus (TNI/POLRI) pada Umumnya untuk memusnahkan Orang Papua.
Lanjut dengan Pernyataan Sikap politik yang di bacakan Oleh Ketua Knpb Wilayah Timika .
PERNYATAAN SIKAP POLITIK BANGSA PAPUA
Syukur Bagimu Allah dan Bangsa Papua!
Bahwa hidup merdeka adalah hak asasi setiap manusia, yang melekat pada manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Tak ada alasan apapun oleh siapapun, dalam bentuk apapun, dan kapanpun untuk hidup saling menjajah. Karena setiap manusia, baik secara pribadi maupun kolektif diciptakan hidup merdeka. Dalam kemerdekaan itu, setiap manusia mempunyai kedaulatan di dalam dirinya sendiri maupun dalam kolektifitas.
Namun nyatanya penjajahan merajalela di seluruh dunia. Manusia yang satu menjajah manusia yang lain, baik secara pribadi maupun kolektif, sehingga tak ada nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Akibatnya, yang menjajah terus mempertahankan eksistensinya untuk terus menjajah, sementara yang terjajah terus berjuang untuk merdeka dari penjajahan.
Rakyat Papua sebagai bagian dari manusia semesta merasa dirinya terjajah. Hidupnya sedang berada dalam penjajahan yang dilakukan oleh Imperialisme dan Kolonial Indonesia dan Militer sebagai alatnya. Akibatnya, ribuan rakyat Papua telah, sedang dan akan terus terbunuh di atas Tanah Leluhurnya. Namun, rakyat Papua yang merasa harga dirinya sebagai manusia dilecehkan, akhirnya bangkit untuk memperjuangkan kemerdekaannya.
Menyadari sepenuhnya kondisi keterjajahan dan perjuangan kemerdekaan Rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat di atas Tanah Leluhurnya, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nama Kemanusiaa dan kemerdekaan Rakyat Papua. Terus kita akan berjuang mencapai cita-cita luhur bangsa dan rakyat west papua.
Akar Masala, 1 Mei 1963 adalah awal kemenangan bagi bangsa Indonesia atas pencaplokan wilayah papua barat secara Ilegal, sebentara bagi bangsa papua adalah awal malapetakan dan pemusnahan Etnis malanesia di papua barat, Awal mala petaka karena sebelum rakyat bangsa papua menentukan pilihan untuk Masa depanNya dalam pelaksanaan PEPERA 1969, Indonesia sudah mencaplok wilayah papua barat secara paksa dan menjalankan system pemerintahan Indonesia di papua secara Ilegal di bawa kekuatan Militer Indonesia dan rakyat papua di paksakan oleh Militer Indonesia untuk mengikuti keinginanNya dan Indonesia Juga Melanggara kesepakatan bersama dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tentang hak penentuan Nasib sendiri bagi bangsa papua.
Maka, Konflik politik di Papua Barat tentang keabsaan wilayah terus dipertengtangkan. dipertanyakan, diperbincangkan atau dikaji serta diselesaian sesuai mekanisme hukum internasional agar diperoleh kebenarannya dan diterima oleh orang Papua Barat dan Indonesia.
Kebenaran Sejarah masa lalu oragng papua adalah masalah yang sangat kursial bagi rakyat bangsa papua. Sejarah itulah akar persoalan yang menindas dan menghancurkan masa depan rakyat papua dari waktu ke waktu oleh pemerintah Indonesia dengan kekuatan militer dan lakukan penindasan bergaira cara yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.
Semua penindasan ini di lakukan oleh pemerintah Republik indonesia sebelum terjadi Hak Penentuan Nasib Sendiri dalam pelaksanaan PEPERA 1969 dan sesuda pelaksanaan PEPERA 1969, sampai dengan Pencaplokan Negara Papua barat Oleh Pemerintah Indonesia secara Ilegal pada 1 Mey 1963. sampai saat ini peraktek penindasan terus di lakukan oleh Indonesia terhadap rakyat di Papua barat di berbagai aspek kehidupan Orang Papua. Maka, Papua Barat Oleh Banyak Pengamat di sebut sebagai wilayah Konflik atau bermasalah, karena Awal Kehadiran Negara Indonesia adalah “ILEGAL”di papua. Maka semua kebijakan selanjutnya juga penuh dengan masalah sampai saati ini. Sebab Status wilayah papua barat di pertentangkan Oleh Rakyat papua dan masyarakat Internasional untuk membuktikan Kebenaranya dalam Hak Penentuan Nasib sendiri melalui mekanisme yang adil dan Demokratis yaitu Referendum.
Dalam Memperingati hari aneksasi papua barat pada 1 mei 2017, rakyat malanesia di papua barat Nyatakan sikap dan menolak kebaradaan pemerintah Kolonial Indonesia di papua barat sebagai ILEGAL.
1) Rakyat malanesia di papua barat menolak keberadaan Negara Republik Indonesia di atas Teritori west papua.
2) Rakyat Malanesia di papua barat menolak hasil PEPERA 1969 dan Segera Gelar Referendum Ulang bagi bangsa papua.
3) Rakyat Malanesia di papua Barat medesak kepada PBB dan Negara-negara Anggota PBB Untuk Tinjau Kembali Hasil Pelaksanaan PEPERA 1969 dan daftarkan Bangsa papua kembali kepada Dekolonisasi PBB.
4) Segera Intervensi Pengawasan Internasional Untuk Papua Barat dalam Pelaksanaan Hak Penentuan Nasib sendiri.
5) Rakyat Bangsa Papua sampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Solidaritas dunia yang sedang lakukan penandatangan Petisi dan memberikan dukungan untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa papua.
Maka para kaum awam rakyat bangsa papau pemerhati kemanusiaan dengan hati yang Nurani terus menyuarakan seruan moral untuk memperbaiki kesalahan masalah yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia,Belanda,Amerika dan PBB. Mereka menyatakan bahawa Pelaksanaan PEPERA 1969 itu salah dan tidak adail dalam pelaksanaanNya.
Ditetapkan Di : Bumi Amungsa Timika Papua
Pada tanggal : 01 Mei 2017
Lembaga Politik bangsa papua
Parlemen Rakyat Daerah PRD Timika

ABIHUT DEGEI

FOTO


































PERNYATAAN SIKAP POLITIK BANGSA PAPUA, 1 MEI 1963


Syukur Bagimu Allah dan Bangsa Papua!
Bahwa hidup merdeka adalah hak asasi setiap manusia, yang melekat pada manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Tak ada alasan apapun oleh siapapun, dalam bentuk apapun, dan kapanpun untuk hidup saling menjajah. Karena setiap manusia, baik secara pribadi maupun kolektif diciptakan hidup merdeka. Dalam kemerdekaan itu, setiap manusia mempunyai kedaulatan di dalam dirinya sendiri maupun dalam kolektifitas.
Namun nyatanya penjajahan merajalela di seluruh dunia. Manusia yang satu menjajah manusia yang lain, baik secara pribadi maupun kolektif, sehingga tak ada nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Akibatnya, yang menjajah terus mempertahankan eksistensinya untuk terus menjajah, sementara yang terjajah terus berjuang untuk merdeka dari penjajahan.
Rakyat Papua sebagai bagian dari manusia semesta merasa dirinya terjajah. Hidupnya sedang berada dalam penjajahan yang dilakukan oleh Imperialisme dan Kolonial Indonesia dan Militer sebagai alatnya. Akibatnya, ribuan rakyat Papua telah, sedang dan akan terus terbunuh di atas Tanah Leluhurnya. Namun, rakyat Papua yang merasa harga dirinya sebagai manusia dilecehkan, akhirnya bangkit untuk memperjuangkan kemerdekaannya.
Menyadari sepenuhnya kondisi keterjajahan dan perjuangan kemerdekaan Rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat di atas Tanah Leluhurnya, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nama Kemanusiaa dan kemerdekaan Rakyat Papua. Terus kita akan berjuang mencapai cita-cita luhur bangsa dan rakyat west papua.
Akar Masala, 1 Mei 1963 adalah awal kemenangan bagi bangsa Indonesia atas pencaplokan wilayah papua barat secara Ilegal, sebentara bagi bangsa papua adalah awal malapetakan dan pemusnahan Etnis malanesia di papua barat, Awal mala petaka karena sebelum rakyat bangsa papua menentukan pilihan untuk Masa depanNya dalam pelaksanaan PEPERA 1969, Indonesia sudah mencaplok wilayah papua barat secara paksa dan menjalankan system pemerintahan Indonesia di papua secara Ilegal di bawa kekuatan Militer Indonesia dan rakyat papua di paksakan oleh Militer Indonesia untuk mengikuti keinginanNya dan Indonesia Juga Melanggara kesepakatan bersama dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tentang hak penentuan Nasib sendiri bagi bangsa papua.
Maka, Konflik politik di Papua Barat tentang keabsaan wilayah terus dipertengtangkan. dipertanyakan, diperbincangkan atau dikaji serta diselesaian sesuai mekanisme hukum internasional agar diperoleh kebenarannya dan diterima oleh orang Papua Barat dan Indonesia.
Kebenaran Sejarah masa lalu oragng papua adalah masalah yang sangat kursial bagi rakyat bangsa papua. Sejarah itulah akar persoalan yang menindas dan menghancurkan masa depan rakyat papua dari waktu ke waktu oleh pemerintah Indonesia dengan kekuatan militer dan lakukan penindasan bergaira cara yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.
Semua penindasan ini di lakukan oleh pemerintah Republik indonesia sebelum terjadi Hak Penentuan Nasib Sendiri dalam pelaksanaan PEPERA 1969 dan sesuda pelaksanaan PEPERA 1969, sampai dengan Pencaplokan Negara Papua barat Oleh Pemerintah Indonesia secara Ilegal pada 1 Mey 1963. sampai saat ini peraktek penindasan terus di lakukan oleh Indonesia terhadap rakyat di Papua barat di berbagai aspek kehidupan Orang Papua. Maka, Papua Barat Oleh Banyak Pengamat di sebut sebagai wilayah Konflik atau bermasalah, karena Awal Kehadiran Negara Indonesia adalah “ILEGAL”di papua. Maka semua kebijakan selanjutnya juga penuh dengan masalah sampai saati ini. Sebab Status wilayah papua barat di pertentangkan Oleh Rakyat papua dan masyarakat Internasional untuk membuktikan Kebenaranya dalam Hak Penentuan Nasib sendiri melalui mekanisme yang adil dan Demokratis yaitu Referendum.
Dalam Memperingati hari aneksasi papua barat pada 1 mei 2017, rakyat malanesia di papua barat Nyatakan sikap dan menolak kebaradaan pemerintah Kolonial Indonesia di papua barat sebagai ILEGAL.
1) Rakyat malanesia di papua barat menolak keberadaan Negara Republik Indonesia di atas Teritori west papua.
2) Rakyat Malanesia di papua barat menolak hasil PEPERA 1969 dan Segera Gelar Referendum Ulang bagi bangsa papua.
3) Rakyat Malanesia di papua Barat medesak kepada PBB dan Negara-negara Anggota PBB Untuk Tinjau Kembali Hasil Pelaksanaan PEPERA 1969 dan daftarkan Bangsa papua kembali kepada Dekolonisasi PBB. 
4) Segera Intervensi Pengawasan Internasional Untuk Papua Barat dalam Pelaksanaan Hak Penentuan Nasib sendiri. 
5) Rakyat Bangsa Papua sampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Solidaritas dunia yang sedang lakukan penandatangan Petisi dan memberikan dukungan untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa papua. 
Maka para kaum awam rakyat bangsa papau pemerhati kemanusiaan dengan hati yang Nurani terus menyuarakan seruan moral untuk memperbaiki kesalahan masalah yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia,Belanda,Amerika dan PBB. Mereka menyatakan bahawa Pelaksanaan PEPERA 1969 itu salah dan tidak adail dalam pelaksanaanNya.

Ditetapkan Di : Bumi Amungsa Timika Papua
Pada tanggal : 01 Mei 2017

Lembaga Politik bangsa papua 
Parlemen Rakyat Daerah PRD Timika


ABIHUT DEGEI
Ket.PRD Mimika.

Rakyat Papua Di Timika Tolak dan Mengutuk 1 Mei 1961

 1 Mei 1963  Awal Pembuhunan Orang Papua dan Indonesia Ilegal Diatas Tanah Papua
KNPBNEWS--- Rakyat Papua di Timika Mediasi KNPB menggelar ibadah dan doa, memperingati Tanggal 1 Mei 1963 merupakan awal penjajahan terhadap bangsa Papua.  Senin 01 Mei 2017 di Kantor KNPB -PRD Wilayah Timika Papua.

 1 Mei 1963, sesuai dengan perjanjian New York (New York Agreement) melalui suatu badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) bernama: United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Papua (Irian Jaya) saat itu, diserahkan dari Pemerintah Negara Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia.

1 Mei 1963  merupakan hari aneksasi atau pencoblokan paksa oleh NKRI melalui rezim militerisme terhadap bangsa Papua Barat secara illegal. Bagi bangsa Papua barat 1 Mei sebagai awal malapetaka penderitaan. 

Melalui berbagai rezim militer Indonesia telah melakukan kejahatan secara tidak manusiawi Pelanggaran Ham besar-besaran sejak terbentuknya Trikomando Rakaya (TRIKORA) 19 Desember 1961 sampai dengan detik ini pun belum pernah di selesaikan dengan baik sama sekali. 

Pengejaran, Penangkapan, Pembunuhan, Pemenjarahan dan Pembungkaman Ruang Demokrasi Bagi Bangsa Papua. Hak hidup orang asli Papua telah di rampas oleh Negara illegal Kolonialisme Indonesia hingga 51 Tahun silam.

 Tujuan utama Pencablokan Bangsa dan Tanah Papua Barat oleh Negara Pemaksa NKRI hanya untuk merampok Kekayaan alam dan nyawa manusia di di Tanah Papua oleh sebab itu Negara Penjajah perlu ketahui bahwa Bangsa Papua adalah Pemilik Bumi Papua, Hak atas SDM, Hak untuk Hidup,  Hak untuk Menetukan Nasib terbaiknya dan Hak untuk menikmati Kekayaannya Namun semuanya itu di bungkamkam oleh Indonesia sehingga  Indonesia  membidik dengan berbagai Perlakuan di Tanah Papua. Di rampas dan di jajah melalui militerisme secara sewenang-wenang. 

1 Mei 1963 juga merupakan hari Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua Barat (West Papua), yang mana pernah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961. Begitupula dalam proses penyerahan kekuasaan Oleh UNTEA itupun dilakukan sepihak dan tanpa sepengetahuan rakyat Papua Barat. 

Dan juga dalam pelaksanaan PEPERA tahun 1969, pun terjadi banyak kecurangan; diantaranya tidak terlaksananya pelaksaan referendum "One Vote, One Man" sesuai mekanisme internasional, yang terjadi malah dewan musyawarah yaitu 1025 orang yang memilih dari 800.000 jiwa di Papua saat itu. 

Maka perjuangan rakyat Papua Barat menuntut hak menentukan nasib sendiri adalah adalah hak universal yang harus didapatkan oleh bangsa manapun didunia sesuai dengan Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Kovenan mengenai hak-hak ekonomi, social dan budaya dengan resolusi PBB 2200 A XXI berlaku 3 Januari 1976. Dalam dua kovenan tersebut memang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1, bahwa semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik, kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Kehadiran Indonesia  tidak serta merta diterima oleh pro kemerdekaan Negara Papau Barat. Kenyataan ini dibalas oleh  Indonesia dengan berbagai operasi militer baik di daerah pesisir Papua maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998, bahkan hingga saat ini.

Konflik kekerasan di West Papua bukan hal baru. Setengah abad lebih, sejak menguasai wilayah West Papua telah menjadi lading pembantaian dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Sudah waktunya, semua pihak, baik penguasa Indonesia, penguasa negara-negara di maupun PBB menyadari akar permasalahan West Papua dan mendorong proses penyelesaian secara damai, demokratis dan final melalui referendum.

Dunia harus memahami akar persoalan di Papua yang menyebabkan krisis kemanusiaan di aneksploitasi besar-besaran, bahwa persoalan mendasar rakyat pribumi West Papua adalah keinginan untuk menentukan nasib sendiri, sedangkan Indonesia berkeinginan untuk menguasai wilayah ini, dan memusnahkan pemilik wilayah ini.

Dua keinginan itu tidak akan pernah di satukan bersama melalui proses pendekatan dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Bila itu dipaksakan, konflik kemanusiaan dan ekploitasi Sumber Daya Alam Papua akan terus berlangsung. Itu berarti negara Indonesia dan dunia sengaja membiarkan dan mendorong pemusnahan pribumi West Papua dengan tujuan menguasai wilayah ini.

Rakyat West Papua sudah memahami bahwa,  sangat tidak mungkin konflik kekerasan dibawa penguasa yang menjajah diselesaikan melalui hukum penjajah. Bagaimana mungkin pelaku mengadili pelaku? Dan bagaimana mungkin penguasa mengakui dan menghentikan niatnya? Itu hal yang tidak mungkin, karena penguasa akan terus melakukan pembenaran dengan kekuatan media dan diplomasi negara, sehingga dunia tertipu dan saling menipu.

Bahwa sejak awal, sebelum Indonesia menguasai wilayah ini, orang pribumi West Papua telah berikrar untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hak penentuan nasib sendiri itu telah dimanipulasi melalui pelaksanaanP EPERA pada tahun 1969 yang keliru dan sangat menciderai hak-hak orang Papua, bahkan tandar-standar dan prinsip-prisip hokum dan HAM PBB.

Hak penentuan nasib sendiri tidak terjadi, dan orang West Papua sejak saat itu berjuang agar hak itu dilakukan kembali. Sejak itu juga, ribuan orang telah menjadi korban militer Indonesia, ribuan telah mengungsi keluar dan masih tinggal di camp-camp pengungsi.

Sampai saat ini, di zaman yang terbuka, orang West Papua secara damai, terbuka dan bermartabat menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui aksi-aksi damai, namun penguasa Indonesia dengan kekuatan militernya terus menangkap, mengejar dan membunuh rakyat dan pejuang-pejuang aktivis West Papua.

































1 Mei 1963  Awal Pembuhunan Orang Papua dan Indonesia Ilegal Diatas Tanah Papua
KNPBNEWS--- Rakyat Papua di Timika Mediasi KNPB menggelar ibadah dan doa, memperingati Tanggal 1 Mei 1963 merupakan awal penjajahan terhadap bangsa Papua.  Senin 01 Mei 2017 di Kantor KNPB -PRD Wilayah Timika Papua.
 1 Mei 1963, sesuai dengan perjanjian New York (New York Agreement) melalui suatu badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) bernama: United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Papua (Irian Jaya) saat itu, diserahkan dari Pemerintah Negara Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia.
1 Mei 1963  merupakan hari aneksasi atau pencoblokan paksa oleh NKRI melalui rezim militerisme terhadap bangsa Papua Barat secara illegal. Bagi bangsa Papua barat 1 Mei sebagai awal malapetaka penderitaan. 
Melalui berbagai rezim militer Indonesia telah melakukan kejahatan secara tidak manusiawi Pelanggaran Ham besar-besaran sejak terbentuknya Trikomando Rakaya (TRIKORA) 19 Desember 1961 sampai dengan detik ini pun belum pernah di selesaikan dengan baik sama sekali. 
Pengejaran, Penangkapan, Pembunuhan, Pemenjarahan dan Pembungkaman Ruang Demokrasi Bagi Bangsa Papua. Hak hidup orang asli Papua telah di rampas oleh Negara illegal Kolonialisme Indonesia hingga 51 Tahun silam.
 Tujuan utama Pencablokan Bangsa dan Tanah Papua Barat oleh Negara Pemaksa NKRI hanya untuk merampok Kekayaan alam dan nyawa manusia di di Tanah Papua oleh sebab itu Negara Penjajah perlu ketahui bahwa Bangsa Papua adalah Pemilik Bumi Papua, Hak atas SDM, Hak untuk Hidup,  Hak untuk Menetukan Nasib terbaiknya dan Hak untuk menikmati Kekayaannya Namun semuanya itu di bungkamkam oleh Indonesia sehingga  Indonesia  membidik dengan berbagai Perlakuan di Tanah Papua. Di rampas dan di jajah melalui militerisme secara sewenang-wenang. 
1 Mei 1963 juga merupakan hari Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua Barat (West Papua), yang mana pernah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961. Begitupula dalam proses penyerahan kekuasaan Oleh UNTEA itupun dilakukan sepihak dan tanpa sepengetahuan rakyat Papua Barat. 
Dan juga dalam pelaksanaan PEPERA tahun 1969, pun terjadi banyak kecurangan; diantaranya tidak terlaksananya pelaksaan referendum "One Vote, One Man" sesuai mekanisme internasional, yang terjadi malah dewan musyawarah yaitu 1025 orang yang memilih dari 800.000 jiwa di Papua saat itu. 
Maka perjuangan rakyat Papua Barat menuntut hak menentukan nasib sendiri adalah adalah hak universal yang harus didapatkan oleh bangsa manapun didunia sesuai dengan Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Kovenan mengenai hak-hak ekonomi, social dan budaya dengan resolusi PBB 2200 A XXI berlaku 3 Januari 1976. Dalam dua kovenan tersebut memang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1, bahwa semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik, kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
Kehadiran Indonesia  tidak serta merta diterima oleh pro kemerdekaan Negara Papau Barat. Kenyataan ini dibalas oleh  Indonesia dengan berbagai operasi militer baik di daerah pesisir Papua maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998, bahkan hingga saat ini.
Konflik kekerasan di West Papua bukan hal baru. Setengah abad lebih, sejak menguasai wilayah West Papua telah menjadi lading pembantaian dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Sudah waktunya, semua pihak, baik penguasa Indonesia, penguasa negara-negara di maupun PBB menyadari akar permasalahan West Papua dan mendorong proses penyelesaian secara damai, demokratis dan final melalui referendum.
Dunia harus memahami akar persoalan di Papua yang menyebabkan krisis kemanusiaan di aneksploitasi besar-besaran, bahwa persoalan mendasar rakyat pribumi West Papua adalah keinginan untuk menentukan nasib sendiri, sedangkan Indonesia berkeinginan untuk menguasai wilayah ini, dan memusnahkan pemilik wilayah ini.
Dua keinginan itu tidak akan pernah di satukan bersama melalui proses pendekatan dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Bila itu dipaksakan, konflik kemanusiaan dan ekploitasi Sumber Daya Alam Papua akan terus berlangsung. Itu berarti negara Indonesia dan dunia sengaja membiarkan dan mendorong pemusnahan pribumi West Papua dengan tujuan menguasai wilayah ini.
Rakyat West Papua sudah memahami bahwa,  sangat tidak mungkin konflik kekerasan dibawa penguasa yang menjajah diselesaikan melalui hukum penjajah. Bagaimana mungkin pelaku mengadili pelaku? Dan bagaimana mungkin penguasa mengakui dan menghentikan niatnya? Itu hal yang tidak mungkin, karena penguasa akan terus melakukan pembenaran dengan kekuatan media dan diplomasi negara, sehingga dunia tertipu dan saling menipu.
Bahwa sejak awal, sebelum Indonesia menguasai wilayah ini, orang pribumi West Papua telah berikrar untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hak penentuan nasib sendiri itu telah dimanipulasi melalui pelaksanaanP EPERA pada tahun 1969 yang keliru dan sangat menciderai hak-hak orang Papua, bahkan tandar-standar dan prinsip-prisip hokum dan HAM PBB.
Hak penentuan nasib sendiri tidak terjadi, dan orang West Papua sejak saat itu berjuang agar hak itu dilakukan kembali. Sejak itu juga, ribuan orang telah menjadi korban militer Indonesia, ribuan telah mengungsi keluar dan masih tinggal di camp-camp pengungsi.
Sampai saat ini, di zaman yang terbuka, orang West Papua secara damai, terbuka dan bermartabat menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui aksi-aksi damai, namun penguasa Indonesia dengan kekuatan militernya terus menangkap, mengejar dan membunuh rakyat dan pejuang-pejuang aktivis West Papua.

.

.
Videos

Populer

BERITA